PERATURAN WALIKOTA NOMOR 82 TAHUN 2018

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN 2018

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 476 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Batu Tahun 2018.

MATERI MUATAN

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

  1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
  2. Walikota adalah Walikota Batu.
  3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  4. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
  5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu selaku Pengguna Barang.
  6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu selaku Kuasa Pengguna Barang.
  7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang dijabat oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Batu.
  8. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat di lingkup Badan Keuangan Daerah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang yaitu Kepala Bidang Aset.
  9. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
  10. Pengurus barang pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, meyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
  11. Barang Milik daerah yang selanjutnya disebut BMD semua Barang Milik Daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
  12. Inventarisasi Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Inventarisasi BMD adalah kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan secara khusus dan menyeluruh untuk mengakuratkan pelaksanaan pencatatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Batu dan barang Provinsi serta barang inventaris milik Negara yang digunakan/dikuasai oleh Pemerintah Kota Batu dengan cara pencocokan data yang tersedia dengan kondisi lapangan dan pencatatan langsung terhadap barang-barang yang belum tercatat, serta melakukan verifikasi sehingga diperoleh data yang lengkap dan terinci sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
  13. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, tipe, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
  14. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adaah kartu untuk mencatat barang inventaris yang ada dalam ruangan.
  15. Buku Inventaris yang selanjutnya disingkat BI adalah himpunan catatan data teknis dan administratife yang diperoleh dari catatan KIB sebagai hasil Inventarisasi di masing-masing SKPD.
  16. Buku Induk Inventaris yang selanjutnya disingkat BII adalah gabungan/kompilasi dari buku inventaris.
  17. Rekapitulasi Buku Inventaris yang selanjutnya disebut Rekap BI adalah rekapitulasi barang inventaris menurut golongan, kode bidang barang, nama bidang barang, jumlah, dan harga/nilai.
  18. Kodefikasi barang adalah pemberian label pengkodean barang pada setiap barang inventaris yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
  19. Pihak lain adalah pihak-pihak selain kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

Sistem Manajemen Aset Kota Batu yang selanjutnya disebut SIMAKOBA adalah program aplikasi komputer yang digunakan sebagai pengolah data pengeloaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

CATATAN   : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 29 November  2018

Lampiran    :    Hlm

Dapat diunduh di : 82. Inventarisasi aset

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *