PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 96 TAHUN 2020

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 96 TAHUN 2020, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 96/E TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAKSI

ABSTRAK                     :         perubahan pelayanan secara elektronik, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, dan perubahan jenis izin, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MATERI MUATAN    :

                           peraturan walikota tentang perubahan ketiga atas peraturan walikota batu nomor 60 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor  63 Tahun 2019  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

  • Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan daerah oleh PTSP menggunakan PSE.
  • PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efesien, transparan, dan akuntabel.
  • PSE Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan;
  2. saran dan pengaduan;
  3. pelaporan dan arsip;
  4. pembayaran;
  5. penandatanganan;
  6. pengamanan; dan
  • PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SiCantik online berbasis web meliputi:
  1. persyaratan izin dapat dilihat pada website Dinas yang berlamat batukota.go.id;
  2. pendaftaran online pada alamat URL di layanan.go.id; dan
  3. cek status proses melalui website layanan.go.id menggunakan user pemohon.
  • PSE saran dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan saran dan pengaduan secara online pada website
  1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

  • Survey kepuasan masyarakat dilaksanakan melalui media elektronik dan sistem angket yang disebarkan kepada masyarakat, guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
  • Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) kali setahun.
  1. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota

CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada  13 Oktober    2020

DAPAT DIUNDUH DISINI 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *