PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 96 TAHUN 2018

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MATERI MUATAN

Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal  1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan:
a Pendapatan Asli Daerah Rp     153.326.947.458,00
b Dana Perimbangan Rp     695.583.603.000,00
c Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  

Rp

    134.802.744.388,00

 

 

 

Jumlah Pendapatan Rp 983.713.294.846,00
2. Belanja
a Belanja Tidak Langsung:
1)    Belanja Pegawai Rp          341.515.155.336,40
2)    Belanja Bunga

3)    Belanja Subsidi

4)    Belanja Hibah

Rp

Rp

Rp

                                0,00

0,00

51.855.375.600,00

5)    Belanja Bantuan Sosial  

Rp

 

28.119.197.600,00

6)    Belanja Bagi Hasil Rp           13.286.225.523,00
7)    Belanja Bantuan

Keuangan

8)    Belanja Tidak Terduga

 

Rp

 

Rp

 

87.876.321.700,00

 

5.000.000.000,00

                                                           Rp   527.652.275.759,40  
b Belanja Langsung    
1)    Belanja Pegawai Rp           70.569.098.288,20    
2)    Belanja Barang dan Jasa  

Rp

 

279.486.399.065,73

   
3)    Belanja Modal Rp          122.765.521.732,67    
 

Jumlah Belanja

                 Rp    472.821.019.086,60

               Rp 1.000.473.294.846,00

   
Defisit               (Rp      16.760.000.000,00)    
   
3. Pembiayaan
a Penerimaan Rp            20.260.000.000,00
b Pengeluaran Rp              3.500.000.000,00
Pembiayaan Netto                                Rp        16.760.000.000,00  
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan                                Rp                               0,00

   

 Pasal  2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 Pasal 3

Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk:

  • menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
  • mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
  • mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan hasil kajian dari SKPD terkait.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA SKPKD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018

Lampiran    :    Hlm

Dapat diunduh di : 96. PERWALI APBD 2019 EVALUASI

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *