PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 83 TAHUN 2018

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU

ABSTRAK

Bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan ketentuan angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam hal pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai di daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

MATERI MUATAN

Ruang lingkup Transaksi Non Tunai adalah seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran pada Pemerintah Kota Batu

Transaksi Non Tunai penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

TNT Pajak Daerah dan TNT Retribusi Daerah

Transaksi Non Tunai untuk belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

  1. belanja gaji pegawai dan tunjangan;
  2. tambahan penghasilan PNS;
  3. belanja hibah;
  4. belanja bantuan sosial;
  5. belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa;
  6. belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik; dan
  7. belanja tidak terduga

CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018

Lampiran    :    Hlm

Dapat diunduh di : 83. PERWALI TRANSAKSI NON TUNAI

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *