PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 74 TAHUN 2020

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 74 TAHUN 2020, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 74/E TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021

ABSTRAKSI

ABSTRAK                     :         menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.MATERI MUATAN    :     peraturan walikota tentang rencana kerja pemerintah daerah kota batu tahun 2021.

                 Pasal 1

 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
  3. Walikota adalah Walikota Batu.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
  5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
  7. Bagian adalan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Batu.
  8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
  10. Rencana Kerja SKPD/Bagian yang selanjutnya disebut dengan Renja SKPD/Bagian adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
  11. Rencana Kerja Anggaran SKPD/Bagian yang selanjutnya disebut RKA SKPD/Bagian adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

 RKPD Kota Batu Tahun 2021 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 3

 RKPD Kota Batu Tahun 2021 adalah:

    1. penjabaran Tahun ke-4 RPJMD Kota Batu Tahun 2017-2022;
    2. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun 2005-2025; dan
    3. mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, isu-isu strategis daerah, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya, hasil musyawarah perencanaan pembagunan Tahun berjalan, dan Rancangan Renja SKPD/Bagian.
  • RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan kebijakan penanganan pandemi Corona Virus Disease

 Pasal 4

 RKPD Kota Batu Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai:

  1. acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  2. pedoman dalam menyusun Renja SKPD/Bagian Tahun 2021 sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun RKA SKPD/Bagian Tahun 2021; dan
  3. salah satu  sarana  fasilitasi  berbagai  potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi nonPemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Batu Tahun 2021.

Pasal 5

 Dalam hal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdapat substansi yang berbeda dengan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 hasil pembahasan dengan DPRD digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tanpa melakukan perubahan RKPD.

Pasal 6

 RKPD Kota Batu Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

  1. bab i pendahuluan;
  2. bab ii gambaran umum kondisi daerah;
  3. bab iii kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
  4. bab iv sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021;
  5. bab v rencana kerja dan pendanaan daerah;
  6. bab vi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
  7. bab vii

Pasal 7

Sistematika dan penjabaran substansi materi RKPD Kota Batu Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan hasil pemetaan program dan kegiatan RPJMD Kota Batu sesuai program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Program Kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

  •  SKPD/Bagian menyusun laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan RKA SKPD/Bagian yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
  • Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD/Bagian yang membidangi paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan berkenaan.
  • Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi yang diajukan oleh SKPD/Bagian yang bersangkutan.

Pasal 9

  •  Dalam hal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan, dapat dilakukan perubahan.
  • Keadaan yang tidak sesuai dengan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
  2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan
  3. perubahan kebijakan Nasional dan/atau kebijakan Provinsi, amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

 CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada  30 Juli    2020

DAPAT DIUNDUH DISINI

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *