PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 40 TAHUN 2019

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 40 TAHUN 2019, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATU

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu, serta untuk menunjang penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu.

MATERI MUATAN

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika  Kota Batu diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
  3. Walikota adalah Walikota Batu.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
  8. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu.
  9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu.
  10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
  11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  12. Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian, sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur.
  13. Tata Kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi.
  14. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
  15. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

  • Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
  • Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
  • Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
  • Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang komunikasi dan informatika serta LPPL;
  2. penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang komunikasi dan informatika serta LPPL;
  3. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika serta LPPL;
  4. penyelenggaraan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur di bidang komunikasi dan informatika serta LPPL;
  5. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika;
  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

  • Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kajian dampak layanan informasi.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  1. penyusunan program kerja dan kegiatan bidang pengelolaan dan layanan informasi serta LPPL;
  2. pengendalian data informasi bidang pengelolaan dan layanan informasi serta LPPL;
  3. penyusunan kebijakan bidang pengelolaan dan layanan informasi serta LPPL;
  4. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan dan layanan informasi serta LPPL;
  5. pengendalian fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan layanan informasi serta LPPL;
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

CATATAN: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada 31 Mei 2019

Dapat diunduh di: 40. perubahan perwali 74 KOMINFO

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *