PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 40 TAHUN 2018

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

ABSTRAKSI

Bahwa untuk  menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan dalam rangka menunjang kelancaran dan efektifitas pelaksanaan evaluasi terhadap usulan/proposal hibah dan bantuan sosial, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

MATERI MUATAN

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan   Walikota  Batu  Nomor 9 Tahun 2013 tentang  Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Ketentuan Pasal 31 ayat (3)  diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

  • Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis kepada Walikota.
  • Format usulan/proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran IX Peraturan Walikota ini.
  • Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
  • Kepala SKPD dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan:
  1. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kota Batu;
  2. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
  3. besarnya bantuan sosial yang diusulkan.
  • Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada TAPD.
  • Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran X Peraturan Walikota ini.
  • TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah

CATATAN   : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei  2018

Lampiran    :  Hlm

Dapat diunduh di :40. Perubahan Kedua Perwali Nomor 9 tahun 2013

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *