PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 29 TAHUN 2019

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 29 TAHUN 2019, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

ABSTRAK

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42, Pasal 55, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MATERI MUATAN

Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, diubah sebagai berikut :

Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

  •  Peraturan Walikota ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
  • Pimpinan SKPD pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Walikota.
  • Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.
  • Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota dilakukan oleh Walikota bersama dengan SKPD
  • Walikota dapat membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota.
  • Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari:
  1. Ketua :   pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan SKPD
  2. Sekretaris :   Kepala Bagian Hukum; dan
  3. Anggota :   sesuai kebutuhan.
  • Dalam hal Ketua Tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Walikota.
  • Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
  • Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Walikota kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

  •  Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Walikota yang telah selesai dibahas.
  • Ketua Tim mengajukan Rancangan Peraturan Walikota yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
  • Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Walikota yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  • Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
  • Hasil penyempurnaan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan pimpinan SKPD pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh Tim.
  • Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Walikota yang telah disempurnakan.
  • Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Walikota untuk ditetapkan.

Pasal 55 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

  •  Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (7) ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima oleh Sekretaris Pribadi Walikota.
  • Dalam hal rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Walikota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, Kepala SKPD wajib menghadap Walikota untuk memberikan penjelasan/keterangan mengenai rancangan Peraturan Walikota dimaksud/yang diajukan.

Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

  • Keputusan Walikota merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Walikota dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta tugas dekonsentrasi.
  • Pimpinan SKPD pemrakarsa menyusun Rancangan Keputusan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
  • Pembahasan Keputusan Walikota dilakukan oleh SKPD pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
  • Rancangan Keputusan Walikota yang telah dilakukan pembahasan dan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
  • Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Walikota kepada Walikota untuk mendapat penetapan.

Pasal 67 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

  •  Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima oleh Sekretaris Pribadi Walikota.
  • Dalam hal rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Walikota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, Kepala SKPD wajib menghadap Walikota untuk memberikan penjelasan/keterangan mengenai rancangan Keputusan Walikota dimaksud/yang diajukan.

CATATAN: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada 23 April 2019

Dapat diunduh di: 29. Perubahan Kedua Perwali Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *