PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 17 TAHUN 2019

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 17 TAHUN 2019, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PERSALINAN DAERAH

ABSTRAK

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, serta guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Persalinan Daerah.

MATERI MUATAN

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kota Batu.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
  3. Walikota adalah Walikota Batu.
  4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Batu selaku Pengguna Anggaran klaim Pemberian Bantuan Persalinan Daerah dan instansi yang berwenang dalam pengawasan, pembinaan, fasilitator, dan regulator Puskesmas dan Rumah Sakit di wilayah Kota Batu.
  5. Rumah Sakit adalah rumah sakit yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Batu berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Batu dengan Rumah Sakit yang bersangkutan.
  6. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
  7. Pusat Kesehatan Masyarakat beserta jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas beserta jaringannya adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Kota Batu beserta jaringannya sebagai fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non-spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya mulai Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), dan Pondok Bersalin Desa (Polindes).
  8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
  9. Bidan Praktek Mandiri yang selanjutnya disingkat BPM adalah suatu institusi pelayanan kesehatan secara mandiri yang memberikan asuhan dalam lingkup praktek kebidanan.
  10. Bantuan Persalinan Daerah yang selanjutnya disebut Banpersalda adalah pemberian bantuan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan.
  11. Tarif Indonesian-Case Based Group yang selanjutnya disebut tarif INA-CBG’s adalah besaran pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan tujukan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 3

  •  Bantuan Persalinan Daerah diberikan kepada:
  1. Ibu hamil yang memiliki KTP Kota Batu dan telah tinggal paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut di wilayah Kota Batu dan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan;
  2. kehamilan paling banyak anak ke-2 (dua) hidup;
  3. pelayanan persalinan normal dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), atau di Bidan Praktek Mandiri (BPM) yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batu, kecuali dalam keadaan darurat persalinan normal dapat dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan  (FKRTL) Klas III; dan
  4. pelayanan persalinan resiko tinggi dilaksanakan di FKRTL kelas III, dan apabila terdapat indikasi medis dapat dilakukan rujukan berjenjang ke rumah sakit dengan tipe yang lebih tinggi pada Klas III.
  • Persyaratan pelayanan Bantuan Persalinan Daerah dilengkapi dengan:
  1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku;
  2. fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang berlaku;
  3. fotokopi Surat/Akta Nikah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; dan
  4. fotokopi buku KIA (Kesehatan Ibu Anak).
  • Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Puskesmas, FKTP lainnya, atau Bidan Praktek Mandiri tempat akses layanan persalinan pertama.
  • Pelayanan persalinan resiko tinggi di FKRTL yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batu, kecuali atas indikasi medis yang mengharuskan dirujuk ke Rumah Sakit dengan tipe yang lebih tinggi.
  • Penerima Bantuan Persalinan Daerah dilayani pada perawatan kelas III dan tidak diperbolehkan naik kelas meskipun atas biaya sendiri.
  • Penerima Program Bantuan Persalinan Daerah mendapatkan fasilitas biaya persalinan dan biaya perawatan bayi yang dilahirkan apabila diperlukan paling lama 3 (tiga) hari.
  • Klaim biaya persalinan di rumah sakit diverifikasi oleh tenaga verifikator independen atau tenaga lain yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota Batu, untuk Bidan Praktek Mandiri diverifikasi oleh IBI Cabang Batu.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 4

  • Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelayanan persalinan dianggarkan pada Dinas Kesehatan Kota Batu.

Klaim Bantuan Persalinan Daerah di Rumah Sakit menyesuaikan dengan tarif INA CBG’s sedangkan di Puskesmas, FKTP lainnya, dan Bidan Praktek Mandiri berpedoman pada tarif JKN BPJS Kesehatan yang berlaku pada tahun berkenaan.

CATATAN: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada 6 Maret 2019

Dapat diunduh di: 17. PRBHN PERWALI 15 TAHUN 2017 (2019)

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *