PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 12 TAHUN 2019

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 12 TAHUN 2019, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Romawi III Angka 2 Huruf b Angka 3) Huruf a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan dalam rangka efektivitas penunjukan Tenaga Ahli/Narasumber sesuai dengan peruntukannya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.

MATERI MUATAN

Mengubah Romawi VIII Angka 2 Point 2.10 Angka 2.10.1 Lampiran Peraturan Walikota Batu Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah  Tahun Anggaran 2019, sehingga  Romawi VIII Angka 2 Point 2.10 berbunyi sebagai berikut:

VIII. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

  2. BELANJA LANGSUNG

  • BELANJA BARANG DAN JASA
    • Penunjukan Tenaga Ahli/ Narasumber ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah/ Keputusan Pengguna Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Tenaga Ahli/Narasumber dengan pendidikan Sarjana Strata Dua (S2)/Sarjana Strata Tiga (S3) atau setara ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
  2. Tenaga Ahli/Narasumber dengan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) atau setara ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.
    • Pemberian honorarium narasumber/tenaga ahli dari luar Pemerintah Kota Batu untuk PNS dan Non PNS, harus memiliki peran aktif dan kontribusi nyata terhadap efektifitas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah.
    • Pemberian honorarium narasumber/tenaga ahli dari PNS Kota Batu dapat dianggarkan dengan memperhatikan urgensi dan efektifitas kegiatan terkait.
    • Pemberian honorarium narasumber/tenaga ahli di lingkup Pemerintah Kota Batu untuk PNS dan Non PNS dianggarkan pada belanja barang dan jasa dengan memperhatikan Peraturan lainnya yang berlaku.
    • Honorarium tim/panitia penunjang tugas dan fungsi SKPD/Bagian yang bersifat koordinasi dengan SKPD/Instansi lainnya dapat diberikan dengan memperhatikan tingkat kewajaran, kepatutan, dan kemampuan Keuangan Daerah.
    • Penganggaran Belanja Alat Tulis Kantor dan Belanja Makanan dan Minuman Tamu, Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Belaja Bahan Bakar Minyak, dianggarkan pada masing-masing SKPD/Bagian sesuai kebutuhan, dengan memperhatikan tingkat kewajaran dan kepatutan.
    • Penganggaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang penyelenggaraannya di luar daerah agar mempertimbangkan aspek urgensi dan kompetensi, aspek manfaat bagi organisasi/SKPD, serta melalui Lembaga/Badan Diklat Resmi.
    • Penganggaran Perjalanan Dinas mempertimbangkan urgensi, kebutuhan organisasi, kewajaran, kepatutan, efisiensi, dan efektifitas, serta aspek manfaat bagi organisasi. Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas untuk Walikota dan Wakil Walikota dianggarkan dan diproses pengelola administrasi pertanggungjawaban di Bagian Protokol dan Rumah Tangga. Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas untuk Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dianggarkan dan diproses pengelola administrasi pertanggungjawaban oleh Bagian Umum. Pertanggungjawaban dapat dilakukan pada SKPD lain jika PNS yang bersangkutan sebagai Tim atas suatu kegiatan yang bersifat koordinasi.
    • Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Pengadaan belanja barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan tersebut dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah pajak dan seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa (sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sampai pada kondisi siap diserahkan dan tidak bermasalah.
    • Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah berupa uang atau tabungan pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau atas suatu prestasi dan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa.
    • Penyusunan program kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor:222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
    • Kegiatan Sosialisasi/Workshop/ Bimtek yang diselenggarakan bagi masyarakat, dapat diberikan uang saku atau bantuan transportasi dan tidak diperkenankan memberikan keduanya secara bersamaan. Bagi masyarakat yang melaksanakan tugas perbantuan pada SKPD, dapat diberikan bantuan transport atau uang saku.

CATATAN: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada   Februari 2019

Dapat diunduh di: 12. Perubahan Perwali 66 Tahun 2018 2

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *