PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 11 TAHUN 2018

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWALAN DAN PENGAMANAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 11/E 

ABSTRAKSI

bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dan dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara/daerah terutama proyek strategis dan prioritas pembangunan daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pengawalan dan Pengamanan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

MATERI MUATAN

Tim Pengawalan dan Pengamanan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TP2KP2D adalah tim yang melakukan tugas pengawalan dan pengamanan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah dan keanggotaannya terdiri dari Aparat Penegak Hukum, APIP, dan Pejabat yang berwenang/terkait.

Pengawalan adalah upaya TP2KP2D menjaga, mengawal, dan memastikan prosedur, mekanisme, dan tahapan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja/BUMD/Desa di lingkungan Pemerintah Kota Batu, yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta agar terhindar dari berbagai bentuk hambatan dari pihak yang berpotensi menghambat atau mengganggu kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang akan dan sedang dijalankan

Pengamanan adalah tindakan TP2KP2D untuk menciptakan dan memelihara keadaan yang mendukung terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang di lakukan oleh SKPD/ Unit Kerja/ BUMD/ Desa dilingkungan Pemerintah Daerah, agar berjalan dengan aman dan lancar

PERATURAN WALIKOTA INI MENGATUR TENTANG :

  1. tim yang melakukan tugas pengawalan dan pengamanan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah dan keanggotaannya terdiri dari Aparat Penegak Hukum, APIP, dan Pejabat yang berwenang/terkait;
  2. upaya TP2KP2D menjaga, mengawal, dan memastikan prosedur, mekanisme, dan tahapan kegiatan pemerintahan;
  3. jasa hukum yang diberikan oleh TP2KP2D dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum yang dibuat atas permintaan dan untuk kepentingan Negara atau pemerintah pusat/ pemerintah daerah;
  4. Pendampingan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh TP2KP2D berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian pendapat hukum tersebut dalam bentuk kertas kerja;
  5. tugas melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan;
  6. Pengawalan dan Pengamanan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah meliputi:
  7. pencegahan/preventif meliputi:
  8. Penerangan Hukum;
  9. Penyuluhan Hukum; dan
  10. Pendapat Hukum.
  11. koordinasi dan diskusi;
  12. pendampingan hukum; dan
  13. monitoring dan evaluasi.
  14. Pengawalan dan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap proyek strategis dan prioritas pembangunan daerah yang akan dan/atau sedang dikerjakan pada SKPD/Unit Kerja/BUMD/Desa yang mengajukan permohonan pendampingan pada TP2KP2D dan sudah diterima oleh TP2KP2D.
  15. Ketentuan Penutup

CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari  2018

Lampiran    :   12  Hlm

Dapat diunduh Disini

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *