PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 79 TAHUN 2018

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

 

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

MATERI MUATAN

Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 meliputi:

  1. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Batu dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
  2. prinsip penyusunan APBDesa;
  3. kebijakan penyusunan APBDesa;
  4. teknis penyusunan APBDesa; dan
  5. hal-hal khusus
  • Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini. Dalam penyusunan APBDesa, Pemerintah Desa berpedoman pada:
  1. Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium, dan Uang Saku Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batu tahun berkenaan tentang Standar Biaya Umum; dan
  2. Standardisasi Indeks Biaya Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan  Walikota Batu tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun berkenaan.
  • Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium, dan Uang Saku Pemerintah Desa dan Standardisasi Indeks Biaya Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  merupakan  batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.
  1. Harga satuan kendaraan dinas berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk dan/atau katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
  2. Harga buku perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit dan/atau katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya
  3. Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai berpedoman pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya
  4. Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai yang tidak tercantum pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sesuai dengan harga pasar ditambah biaya
  5. Harga Komputer beserta kelengkapannya, Peralatan Elektronik, dan komoditas lain berpedoman pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
  6. Harga Satuan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan harga yang ditetapkan dan berlaku di Badan Pertanahan Nasional Kota Batu.
  7. Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan hasil negosiasi dengan Penyedia
  8. Pengadaan barang/jasa yang harganya melebihi Standarisasi Indeks Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau belum diatur dalam Peraturan  Walikota ini mengacu pada harga

CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 26  November 2018

Lampiran    :    Hlm

Dapat diunduh di : 79. PERWALI APBDES OK

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *