PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 43 TAHUN 2018

PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BATU

ABSTRAKSI

Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batu;

MATERI MUATAN

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

  • Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, mempunyai kinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara
  • Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakan Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
  • Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. organisasi;
    2. tata laksana;
    3. peraturan perundang-undangan;
    4. sumber daya manusia aparatur;
    5. pengawasan;
    6. akuntabilitas;
    7. pelayanan publik; dan
    8. pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Tunjangan kinerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi menggunakan prinsip adil, objektif, transparan, konsisten didasarkan pada nilai jabatan dan prestasi kerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juni 2018

Lampiran    :  Hlm

Dapat diunduh di : 43. PERWALI REFORMASI BIROKRASI

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *