PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 29 TAHUN 2018

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN STATUS JALAN

ABSTRAKSI

ABSTRAK                  :          bahwa dengan tumbuh dan berkembangnya pembangunan daerah membutuhkan perbaikan atau pengembangan ruas jalan di wilayah Kota Batu, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Jalan status jalan.

MATERI MUATAN      :    peraturan walikota tentang perubahan atas peraturan walikota batu nomor 14 tahun 2012 tentang penetapan status jalan.

 PERATURAN WALIKOTA INI MENGATUR TENTANG :

  1. ketentuan Umum;
  2. maksud dan tujuan;
  3. pelimpahan wewenang;
  4. penyelenggaraan;
  5. jenis perizinan;
  6. pengaduan;
  7. pelaporan;
  8. pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi
  9. pembiayaan
  10. ketentuan lain-lain
  11. ketentuan penutup.

CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2017

Lampiran    : 14 Hlm

DAPAT DIUNDUH DI: 29. penetapan status jalan

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 28 TAHUN 2018

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAKSI

ABSTRAK                  :     bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Biaya Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2018.

MATERI MUATAN:  peraturan walikota tentang pedoman biaya perjalanan  dinas  bagi ketua,  wakil  ketua,  dan  anggota tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tahun anggaran 2018  dan dikarenakan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan

CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018

Lampiran    : 5 Hlm

DAPAT DIUNDUH DI : 28. Perwali Perj Dinas PKK

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 24 TAHUN 2018

PERATURAN  WALIKOTA  BATU  NOMOR  24   TAHUN 2018  IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA   LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

ABSTRAKSI

ABSTRAK      :    bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang dapat mencemari, merusak, dan berbahaya bagi lingkungan hidup, agar terwujud pengendalian, pengawasan, tertib administrasi, dan adanya perlindungan terhadap masyarakat, perlu adanya izin Penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kota Batu.

MATERI MUATAN:

1.  ketentuan Umum

  1. tujuan dan asas
  2. ruang lingkup
  3. perizinan
  4. kewajiban
  5. pembinaan dan pengawasan
  6. pembiayaan
  7. ketentuan peralihan
  8. ketentuan penutup

 CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret  2018

Lampiran    :  39  Hlm

DAPAT DIUNDUH DI :   –

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 33 TAHUN 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU

ABSTRAKSI

bahwa dalam rangka menunjang adanya Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang jelas, terarah, dan terukur, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah     di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

MATERI MUATAN  : uraian petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah kota batu.

  1. Latar Belakang
  2. Maksud dan Tujuan
  3. Sistematika Penyajian
  4. Penutup

CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 27 April  2018

DAPAT DIUNDUH DI ; 33. PERWALI PERUBAHAN SPIP 2018

 

Lampiran    : 66  Hlm

 

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 32 TAHUN 2018

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR  32  TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH

ABSTRAKSI

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

 

MATERI MUATAN: Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dalam melakukan penilaian risiko di setiap SKPD/PPKD/BUMD/Bagian.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah   untuk mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko, serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

  1. Latar Belakang
  2. Maksud Dan Tujuan
  3. Ruang Lingkup
  4. Pengguna
  5. Integrasi dengan Tahapan Penyelenggaraan SPIP

 CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2018

Lampiran    : 44 Hlm

DAPAT DIUNDUH DI ; 32. Perwali Penilaian Risiko

 

 

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 31 TAHUN 2018

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 31 TAHUN 2018, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 31/A

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

ABSTRAKSI

ABSTRAK                  :     bahwa untuk  menindaklanjuti hasil koreksi pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 pada bulan Februari 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait Kebijakan Aset dan Penyusutan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.

MATERI MUATAN  Mengubah Bab IX Lampiran Peraturan Walikota Batu  Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagai berikut:

  1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
  2. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya
  3. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
  4. Berwujud;
  5. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
  6. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  7. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  8. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
  9. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.

.CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret April 2018

Lampiran    : 22  Hlm

DAPAT DIUNDUH DI :31. Perubahan Perwali 46 Tahun 2014

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 23 TAHUN 2018

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 23 TAHUN 2018, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 23/E  TENTANG  IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

ABSTRAKSI

  1. bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan, tertib administrasi, dan perlindungan terhadap masyarakat, perlu adanya Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun .
  2. perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

MATERI MUATAN:    1.  ketentuan Umum

  1. tujuan dan asas
  2. ruang lingkup
  3. perizinan
  4. kewajiban
  5. pembinaan dan pengawasan
  6. pembiayaan
  7. ketentuan peralihan
  8. ketentuan penutup

 CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret  2018

Lampiran    :  32  Hlm

DAPAT DIUNDUH DI : 23. Perwali Izin Pengumpulan DIPAKE

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 10 TAHUN 2018

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR  10  TAHUN 2018 TENTANG TENAGA AHLI HUKUM  PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

ABSTRAKSI

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, perlu mengangkat tenaga ahli hukum yang professional dan dalam rangka meningkatkan kinerja tenaga ahli perlu mengatur pedoman pengangkatan, penjabaran tugas, fungsi, dan tata kerja tenaga ahli Peraturan Walikota Batu tentang Tenaga Ahli Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

MATERI MUATAN: Tenaga Ahli Hukum adalah Tenaga Ahli/Akademisi yang mempunyai keahlian bidang hukum yang membantu melaksanakan tugas pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.Tenaga Ahli Hukum sebagaimana dimaksud mempunyai  tugas:

  1. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan bidang hukum;
  2. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah bidang hukum;
  3. memberikan masukan perumusan dan telahaan masalah hukum;
  4. memberikan konsultasi bidang hukum;
  5. mengikuti rapat teknis dan memberikan penjelasan terkait penyusunan produk hukum;
  6. melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
  7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala setiap bulan; dan
  8. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018

Lampiran    : 7 Hlm

DAPAT DIUNDUH DI :10.TENAGA AHLI HUKUM

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 26 TAHUN 2018

PERATURAN  WALIKOTA BATU  NOMOR   26  TAHUN  2018

 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAKSI

bahwa untuk  melaksanakan ketentuan  Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu, serta dalam rangka memfasilitasi usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MATERI MUATAN: Ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan dalam Lampiran Ia diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai akibat pergeseran anggaran dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

 CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 April  2018

Lampiran    : 9 Hlm

DAPAT DI UNDUH DI ; 26. Perubahan Penjabaran APBD 2018

 

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 25 TAHUN 2018

PERATURAN WALIKOTA BATU  NOMOR 25 TAHUN 201 TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI KENDARAAN DINAS JABATAN DAN OPERASIONAL WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, DAN BAGIAN PROTOKOL DAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH

ABSTRAKSI

bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi, dan efektifitas penggunaan anggaran untuk pemakaian kendaraan dinas bagi Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Walikota, Wakil Walikota, dan Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak bagi Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Walikota, Wakil Walikota, dan Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

MATERI MUATAN: (1)    Peraturan ini mengatur tentang pedoman pemberian   BBM bagi Kendaraan Dina      (2)     Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat   (1) meliputi                                    a.Kendaraan Dinas Jabatan Walikota dan Wakil Walikota;

  1. Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Bagian Protokol dan  Rumah Tangga Sekretariat Daerah;
  2. Kendaraan Dinas Operasional Walikota dan Wakil      Walikota; dan
  3. Kendaraan Dinas Operasional roda empat dan roda dua pada Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

Besaran Pemberian BBM berdasarkan pada:

  1. agenda kegiatan Walikota dan Wakil Walikota;
  2. aktivitas operasional Walikota dan Wakil Walikota;
  3. aktivitas operasional Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah;
  4. jumlah Kendaraan; dan
  5. jenis kendaraan.

 CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari  2018

Lampiran    : 6 Hlm

DAPAT DIUNDUH DI : 25. PERWALI BBM PROTOKOL