PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 29 TAHUN 2018

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN STATUS JALAN

ABSTRAKSI

ABSTRAK                  :          bahwa dengan tumbuh dan berkembangnya pembangunan daerah membutuhkan perbaikan atau pengembangan ruas jalan di wilayah Kota Batu, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Jalan status jalan.

MATERI MUATAN      :    peraturan walikota tentang perubahan atas peraturan walikota batu nomor 14 tahun 2012 tentang penetapan status jalan.

 PERATURAN WALIKOTA INI MENGATUR TENTANG :

  1. ketentuan Umum;
  2. maksud dan tujuan;
  3. pelimpahan wewenang;
  4. penyelenggaraan;
  5. jenis perizinan;
  6. pengaduan;
  7. pelaporan;
  8. pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi
  9. pembiayaan
  10. ketentuan lain-lain
  11. ketentuan penutup.

CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2017

Lampiran    : 14 Hlm

DAPAT DIUNDUH DI: 29. penetapan status jalan

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 28 TAHUN 2018

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAKSI

ABSTRAK                  :     bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Biaya Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2018.

MATERI MUATAN:  peraturan walikota tentang pedoman biaya perjalanan  dinas  bagi ketua,  wakil  ketua,  dan  anggota tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tahun anggaran 2018  dan dikarenakan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan

CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018

Lampiran    : 5 Hlm

DAPAT DIUNDUH DI : 28. Perwali Perj Dinas PKK