PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 24 TAHUN 2018

PERATURAN  WALIKOTA  BATU  NOMOR  24   TAHUN 2018  IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA   LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

ABSTRAKSI

ABSTRAK      :    bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang dapat mencemari, merusak, dan berbahaya bagi lingkungan hidup, agar terwujud pengendalian, pengawasan, tertib administrasi, dan adanya perlindungan terhadap masyarakat, perlu adanya izin Penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kota Batu.

MATERI MUATAN:

1.  ketentuan Umum

  1. tujuan dan asas
  2. ruang lingkup
  3. perizinan
  4. kewajiban
  5. pembinaan dan pengawasan
  6. pembiayaan
  7. ketentuan peralihan
  8. ketentuan penutup

 CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret  2018

Lampiran    :  39  Hlm

DAPAT DIUNDUH DI :   –

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 33 TAHUN 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU

ABSTRAKSI

bahwa dalam rangka menunjang adanya Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang jelas, terarah, dan terukur, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah     di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

MATERI MUATAN  : uraian petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah kota batu.

  1. Latar Belakang
  2. Maksud dan Tujuan
  3. Sistematika Penyajian
  4. Penutup

CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 27 April  2018

DAPAT DIUNDUH DI ; 33. PERWALI PERUBAHAN SPIP 2018

 

Lampiran    : 66  Hlm

 

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 32 TAHUN 2018

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR  32  TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH

ABSTRAKSI

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

 

MATERI MUATAN: Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dalam melakukan penilaian risiko di setiap SKPD/PPKD/BUMD/Bagian.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah   untuk mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko, serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

  1. Latar Belakang
  2. Maksud Dan Tujuan
  3. Ruang Lingkup
  4. Pengguna
  5. Integrasi dengan Tahapan Penyelenggaraan SPIP

 CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2018

Lampiran    : 44 Hlm

DAPAT DIUNDUH DI ; 32. Perwali Penilaian Risiko

 

 

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 31 TAHUN 2018

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 31 TAHUN 2018, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 31/A

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

ABSTRAKSI

ABSTRAK                  :     bahwa untuk  menindaklanjuti hasil koreksi pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 pada bulan Februari 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait Kebijakan Aset dan Penyusutan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.

MATERI MUATAN  Mengubah Bab IX Lampiran Peraturan Walikota Batu  Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagai berikut:

  1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
  2. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya
  3. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
  4. Berwujud;
  5. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
  6. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  7. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  8. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
  9. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.

.CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret April 2018

Lampiran    : 22  Hlm

DAPAT DIUNDUH DI :31. Perubahan Perwali 46 Tahun 2014