PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 16 TAHUN 2018

PERATURAN  WALIKOTA  BATU NOMOR  16 TAHUN 2018 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN PEMERINTAH KOTA BATU

ABSTRAKSI

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 16 TAHUN 2018, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 16/E

PIAGAM AUDIT INTERN PEMERINTAH KOTA BATU

ABSTRAK                  :    bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Piagam Audit Intern Pemerintah Kota Batu;

MATERI MUATAN:    Piagam Audit adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Batu dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

PERATURAN WALIKOTA INI MENGATUR TENTANG :

  1. memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah
  2. memberikan penegasan dan komitmen dari Walikota tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  3. memberikan diskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan, serta dapat mendorong kerja sama yang sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. PENUTUP                                                                                                                          CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 6 Maret  2018                                                                                                                                            Lampiran    :   12 Hlm                                                                                                                  Dapat diunduh di :   16. PERWALI INSPEKTORAT PIAGAM AUDIT INTERN

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 17 TAHUN 2018

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 17 TAHUN 2018, BIAYA  PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAKSI

ABSTRAK                  :    bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Dharma Wanita Persatuan sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Biaya Perjalanan Dinas  bagi  Ketua,  Wakil  Ketua,  dan  Anggota Dharma Wanita Persatuan Kota Batu Tahun Anggaran 2018;

MATERI MUATAN:    peraturan walikota tentang biaya perjalanan dinas bagi ketua, wakil ketua, dan anggota dharma wanita persatuan kota batu tahun anggaran 2018

PERATURAN WALIKOTA INI MENGATUR TENTANG :

 Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka memacu etos kerja, produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban kerja

  1. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan berdasarkan kelas jabatan masing-masing pegawai Penilaian Kinerja PNS elektronik/G-Kinerja adalah suatu penilaian melalui aplikasi SKP Online yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta p Pedoman Biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dharma Wanita Persatuan Kota Batu Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:
  2. Uang Harian di dalam Kota Batu:
  3. Ketua Dharma Wanita Persatuan sebesar Rp15000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  4. Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan lainnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  5. Uang Harian di dalam Wilayah Malang Raya, (Kabupaten/Kota Malang):
  6. Ketua Dharma Wanita Persatuan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  7. Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris,  dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan lainnya sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  8. Uang Harian di dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur:
  9. Ketua Dharma Wanita Persatuan sebesar Rp5000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  10. Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan lainnya sebesar Rp30000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  11. Bantuan Transport sebesar Rp30000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  12. Penginapan Ketua Dharma Wanita Persatuan sebesar Rp000.000,00 (satu juta rupiah);
  13. Penginapan Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan lainnya sebesar Rp6000,00 (enam ratus ribu rupiah).
  14. Uang Harian di Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur:
  15. Ketua Dharma Wanita Persatuan sebesar 000.000,00 (satu juta rupiah);
  16. Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan lainnya sebesar 000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  17. Bantuan Transport sebesar 850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau at cost;
  18. Penginapan Ketua Dharma Wanita Persatuan sebesar 000.000,00 (satu juta rupiah);
  19. Penginapan Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan lainnya sebesar 000,00 (enam ratus ribu rupiah)erilaku PNS
  20. Tingkat Kehadiran Pegawai adalah tingkat kehadiran pegawai dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

PENUTUP

CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari   2018

Lampiran    :   5 Hlm

DAPAT DIUNDUH DI : 17. PERJalanan DINAS 2018

 

 

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 2 TAHUN 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU  NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU

ABSTRAKSI

 

PENETAPAN PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA PEGAWAI PERWALI NO. 2 TAHUN 2018 PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR   2  TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU, 2/E

ABSTRAK                 :     bahwa untuk meningkatkan disiplin dan kinerja guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

MATERI MUATAN   : Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Batu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

PERATURAN WALIKOTA INI MENGATUR TENTANG :

Apel Pagi wajib diikuti oleh seluruh Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. hari Senin dan hari-hari tertentu yang bersifat khusus dilaksanakan di tempat yang ditentukan dimulai pukul 07.30 WIB;
  2. hari Selasa sampai dengan hari Kamis dilaksanakan di tempat yang ditentukan dan dipimpin langsung oleh Kepala SKPD masing-masing dimulai pukul 07.30 WIB
  3. khusus hari Jumat diawali dengan kegiatan senam pagi (olah raga) atau Jumat bersih dimulai pukul 07.00 WIB;                                                                    Ketentuan Penutup                                                                                                            CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 9 Januari 2018                                                                                                                                             Lampiran    : 3 Hlm                                                                                                                               DAPAT DIUNDUH DI ; 2. Perubahan Perwali 5 Hari Kerja

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 3 TAHUN 2018

PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN ALOKASI UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAKSI

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 3 TAHUN 2018, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 3/A

PENETAPAN ALOKASI UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK                  :     bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penetapan alokasi uang persediaan Perangkat Daerah  Tahun Anggaran 2018.

MUATAN MATERI  :       Maksud dan Tujuan dari Penetapan Alokasi Uang Persediaan Perangkat Daerah adalah;

(1) untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

(2) guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

PERATURAN WALIKOTA INI MENGATUR TENTANG :

  1. Ketentuan Umum;
  2. Maksud dan Tujuan;
  3. Penetapan Pengisian Uang Persediaan;
  4. Pertanggungjawaban Uang Persediaan;
  5. Ketentuan PenutuP                                                                                                            CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 9 Januari 2018

Lampiran    : 11 Hlm

DAPAT DIUNDUH DI ;

3. up2018new Q

 

 

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 14 TAHUN 2018

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAKSI

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PERWALI NO. 14 TAHUN 2018 PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 14 TAHUN 2018, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 13/E , TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

bahwa Peraturan Walikota Batu Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pemberian 1. 1. Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu, perlu dilakukan penyelarasan terhadap pengaturan tambahan penghasilan yang berdasarkan pada kelas dan nilai jabatan yang dihitung dengan menggunakan metode Factor Evaluation System (FES); bahwa dengan adanya pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat meningkatkan etos kerja, memacu produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipilbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;

MATERI MUATAN:    peraturan walikota batu tentang tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil

 PERATURAN WALIKOTA INI MENGATUR TENTANG :

  1. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka memacu etos kerja, produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban kerja
  2. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan berdasarkan kelas jabatan masing-masing pegawai
  3. Penilaian Kinerja PNS elektronik/G-Kinerja adalah suatu penilaian melalui aplikasi SKP Online yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS
  4. Tingkat Kehadiran Pegawai adalah tingkat kehadiran pegawai dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.                                          PENUTUP                                                                                                                                 CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret  2018                                                                                                                                                 Lampiran    :   23 Hlm                                                                                                                   DAPAT DIUNDUH DI;                                                                                                                        14. PERWALI TPP 2018 REFISI     14. LAMPIRAN TPP

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 13 TAHUN 2018

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAKSI

BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PERWALI NO. 13 TAHUN 2018 PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 13 TAHUN 2018, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 13/A , BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota agar dapat meningkatkan kinerja tugas Walikota dan Wakil Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan mengaspirasi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menunjang kegiatan operasional Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Belanja Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2018.

MATERI MUATAN:    Belanja Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah dana yang disediakan bagi Walikota dan Wakil Walikota setiap tahun untuk menunjang kegiatan operasional dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa yang dibiayai melalui APBD.

PERATURAN WALIKOTA INI MENGATUR TENTANG :

  1. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota;
  2. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang inventaris rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
  3. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota;
  4. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota;
  5. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi cacat, dan uang duka bagi Walikota dan Wakil Walikota beserta anggota keluarga;
  6. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota;
  7. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota berikut atributnya
  8. Ketentuan                                                                                                                               CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 9 Februari 2018                                                                                                                                                 Lampiran    :   8 Hlm

DAPAT DIUNDUH DI ;

13. Hukum Perwali BPO KDH dan WKDH